Audiensi dengan KPK, DPP KAI Sampaikan Sumbangsih Pokok Pikiran

banner 160x600
banner 468x60

KPK

Jakarta, Sudut Pandang-DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengutamakan tindakan preventif selain represif.

Dukungan DPP KAI terhadap lembaga antirasuah ini dituangkan dalam sumbangsih pokok pikiran yang disampaikan saat audiensi di Gedung KPK Kuningan Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Presiden KAI Erman Umar, SH, Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan KAI R.Aria Riefaldhy, SH, MH, CIL,C.MK dan Wakil Sekjen DPP KAI Arman Suparman, SH,MH serta pengurus lainnya. Mereka diterima oleh Ketua Bidang Kerjasama Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK Budi Santoso.

Dalam Surat DPP KAI No.001/KPK-RI/DPPKAI/VIII/2019 yang tujukan kepada Pimpinan KPK yang ditandatangani Presiden KAI Erman Umar, SH dan Sekjen KAI Heytman Jansen Parulian, SH, Organisasi Advokat ini menyatakan sumbangsih pokok pikiran tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata untuk membantu program-program KPK.

Erman Umar

Presiden DPP KAI Erman Umar, SH

Aria mengatakan, tidak dapat dipungkiri penegakan hukum (rule of law) selama ini yang diharapkan sebagai efek jera terhadap terpidana tindak pidana korupsi ternyata tidak membuat permasalahan korupsi di Indonesia terselesaikan. “Kenyataannnya malah condong semakin menjadi-jadi, strategi preventif merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui perbaikan sistem yang mengedepankan asas akuntanbility dan fairnes,” kata Advokat muda yang juga menjabat Ketua Bidang Hukum Himpunan Pengusaha (HP) Kosgoro ini.

Saat ini, jelasnya, pihaknya melihat upaya KPK untuk membongkar tindak pidana korupsi melalui bentuk operasi tangkap tangan (OTT) tidak pernah sepi. Hampir setiap minggu ada berita penangkapan OTT oleh KPK, termasuk terhadap pejabat negara pada perusahaan BUMN maupun pejabat negara lainnya.

“KAI berharap KPK tetap trasparan, akuntabel dan menjaga independent dari intervensi kekuatan politik manapun serta tidak tebang pilih dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang bernilai kecil ataupun besar, baik dalam OTT ataupun pengembangan penyelidikan,” harapnya.

KAI berpandangan, upaya pencegahan yang dilakukan KPK dari tahun 2003 sampai saat ini tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan peran serta seluruh pihak diperlukan untuk menggapai visi dan misi serta tujuan yang sama. “Dan kiranya dapat meminimalisir perilaku tindak pidana korupsi, KAI selaku Organisasi Profesi Advokat siap membantu dan menjadi garda terdepan dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia,” tegasnya.

Gerakan Advokat Anti Korupsi

Arman

“Melalui pertemuan ini, sebagai bentuk dukungan KAI terhadap KPK, kami beri nama GAAK, yang artinya Gerakan Advokat Anti Korupsi, bertujuan sebagai bentuk dukungan dan bukti nyata terhadap pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama KPK,” tambah Aria.

Dukungan tersebut, lanjutnya, termasuk mengungkap dugaan kasus-kasus tipikor dalam bentuk OTT maupun pengembangan dalam penyelidikan terkait indikasi adanya kerugian negara di BUMN. Selain itu sebagai bentuk dukungan kepada KPK juga untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk OTT ataupun pengembangan dalam penyelidikan terkait adanya kerugian negara di perusahaan-perusahaan plat merah.

LHKPN

Pada bulan Agustus 2019 anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi terpilih, dan bulan Oktober 2019 calon anggota DPR dan DPD terpilih akan dilantik. KAI pun mengingatkan kepada KPK kepada para wakil rakyat untuk melaporkan hasil kekayaannya melalui LHKPN. Kemudian menyertakan surat pernyataan pengunduran diri apabila diduga melakukan tindak pidana korupsi dikemudian hari.

“Hal itu sebagai bentuk transparansi dan profesional anggota dewan terpilih dalam memberikan pengabdiannya bagi bangsa dan negara serta mencegah dari upaya tindak pidana korupsi,” ucap Direktur Aria Riefaldhy & Associates Law Office ini.

Saat ini, menurutnya, bertepatan sedang berjalan seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. KAI mendukung dan mengapresiasi calon pimpinan KPK yang akuntable, transparan, dan professional serta independent dari segala bentuk intervensei politik manapun.

"Pokok pikiran lainnya adalah melakukan penelitian hukum, dan kajian hukum bersama dalam memberikan masukan serta solusi hukum bagi pemerintah dalam bidang hukum, khususnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia," pungkasnya.Red/Sp

 

 

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Audiensi dengan KPK, DPP KAI Sampaikan Sumbangsih Pokok Pikiran"