Dituntut 2 Tahun Penjara, Terdakwa Ungkap Kejanggalan Kasus yang Menjeratnya

banner 160x600
banner 468x60

Kuasa

Jakarta, Sudut Pandang-Terdakwa TY, yang dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang perusahaan senilai Rp 1,2 miliar mengaku heran atas perkara yang menjeratnya. Ia menduga dirinya menjadi korban kriminalisasi.

Kepada wartawan, ia mengungkapkan berbagai kejanggalan atas perkara yang menjadikannya sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Saya baru bisa melihat dan pencocokan barang bukti pada Rabu 7 Agustus 2019. Padahal sudah meminta sejak 4 bulan lalu, baru-baru ini diberikan kesempatan untuk melihat barang bukti, sedangkan tuntutan telah dibacakan JPU tiga minggu yang lalu,” ungkap TY didampingi Penasehat Hukumnya, Hery Saputra, SH di PN Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Ia menuturkan, saat melihat barang bukti yang ada pada JPU, yaitu berupa surat invoice, surat jalan, surat laporan keuangan dan lain-lainnya, ternyata seluruhnya tidak ada satupun yang asli. “Semuanya hanya foto copy saja, dan diakui oleh JPU bahwa memang yang diterima dari pihak penyidik seperti itu, artinya seluruhnya foto copy saja,” jelasnya.

Ia menduga bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU fiktif dan direkayasa. Sebab, format surat-suratnya berbeda, dan bukan format dokumen yang biasa digunakan kedua belah pihak perusahaan yang sebelumnya sering melakukan transaksi.

“Kami sempat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim pada sidang sebelumnya mengenai legal standing saksi. Sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan, korban dalam kasus ini adalah PT. Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI), sehingga pada saat pelapor Naoki Wada didengar kesaksiannya dalam persidangan dan mengaku sebagai Wakil Presiden Direktur MPFI, Saksi Naoki Wada harusnya dapat menunjukkan legal standingnya untuk bersaksi,” ungkapnya.

“Namun ternyata Naoki Wada tidak mampu menunjukkan hal tersebut. Kami juga sempat memperlihatkan Akta Perusahaan MPFI, dimana pada Akta Perusahan tidak ada yang namanya Naoki Wada,” tambahnya.

Terdakwa juga mengaku telah memperlihatkan Surat Pengunduran Diri Pelapor Naoki Wada dari perusahaan, sehingga pelapor tidak dapat mewakili perusahaan lagi.

Pertanyakan Legal Standing Pelapor

Sidang

“Pelapor Naoki Wada yang melaporkan saya ke penyidik tidak memiliki legal standing sebagai pelapor. Sebab, dia tidak memiliki surat kuasa dari perseroan maupun Dewan Direksi ataupun Dewan Komisaris. Tapi surat kuasa yang ada pada penyidik, dibuat dan ditandatangani sendiri dengan mengatasnamakan perusahaan, sehingga legal standing nya saksi pelapor Naoki Wada itu apa, dan dari siapa?,” paparnya heran.

Masih menurut terdakwa TY, pelapor saat diminta keterangan dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik setelah posisi dikeluarkan dari perusahaan. “Jadi BAP pelapor seharusnya cacat hukum dan dengan demikian, batal demi hukum. Jadi apabila pelapor Naoki Wada mengaku bahwa dia adalah seorang Direksi pada persidangan ini, mohon agar dapat dibuktikan keabsahan pengakuan tersebut, namun pelapor Naoki Wada tidak dapat menunjukkan bukti,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia berharap Majelis Hakim dapat bersikap tegas dan adil untuk menuntut saksi pelapor tersebut telah memberikan keterangan palsu di persidangan dan selanjutnya segera diproses secara hukum yang berlaku.

Kejanggalan lainnya, lanjutnya, terkait surat dakwaan JPU yang diberikan kepada Majelis Hakim berupa hard copy. Lalu yang diberikan kepada Panitera Pengganti berupa soft copy serta yang diberikan kepada dirinya berupa hard copy.

“Terdapat minimum 3 versi yang berbeda, hal ini jelas merupakan kejanggalan yang serius, contoh yang mudah diketahui adalah, tanggal surat dakwaan yang berbeda-beda, bahkan surat dakwaan yang diterima oleh kami tidak bernomor dan tidak bertanggal, lalu perbedaan yang signifikan adalah terdakwa-nya atas nama orang lain, bukan atas nama saya, kemudian nama orang yang tercantum dalam surat dakwaan, berbeda dengan orang yang tercantum didalam surat tuntutan.” bebernya.

Contempt of Court

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Menurutnya, hal itu merupakan ketidakcermatan yang fatal dari JPU dalam membuat surat dakwaan. “Mungkin JPU terlalu letih dan terlalu lelah dengan banyaknya dokumen yang perlu dipersiapkan, atau mungkin diduga ada tekanan-tekanan tertentu, untuk itu saya berharap agar Majelis Hakim dapat memperhatikan perihal perbedaan versi surat dakwaan ini dengan serius, karena ini dapat juga dianggap sebagai bentuk contempt of court atau penghinaan kepada peradilan,” tuturnya.

Kejanggalan selanjutnya, kata dia, dalam surat tuntutan JPU yang diterimanya, ternyata ada 4 (empat) nama-nama saksi meringankan (a de charge) yang sengaja dihilangkan. Padahal keempat saksi tersebut hadir dan telah dimintai keterangannya dalam persidangan

“Lebih aneh lagi, yaitu didalam surat tuntutan JPU tersebut terdapat nama saksi fiktif, karena nama saksi tersebut tidak pernah hadir didalam persidangan, akan tetapi ada tertera didalam surat tuntutan JPU dan ditulis memberikan keterangan dalam persidangan.” ungkapnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ia meminta agar Majelis Hakim memberikan waktu untuk mencocokan surat tuntutan dari JPU yang ada pada Hakim dengan surat tuntutan Jaksa yang ada pada pihaknya.

“Kalau isi surat tuntutan berbeda seperti halnya surat dakwaan, maka bagaimana kami bisa melakukan pembelaan, pembelaan terdakwa jadi pepesan kosong nantinya apabila apa yang kami sanggah di tuntutan, ternyata hal tersebut tidak ada, atau berbeda dengan surat tuntutan yang ada di Majelis Hakim,” paparnya.

Terkait kejanggalan yang diungkapkan terdakwa, baik JPU belum dapat dikonfirmasi. Red/Sp 

 

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Dituntut 2 Tahun Penjara, Terdakwa Ungkap Kejanggalan Kasus yang Menjeratnya"