Ingatkan Pendukung KPK, OC Kaligis: “Mereka Bukan Malaikat”

banner 160x600
banner 468x60
OCK

OC Kaligis menunjukkan buku "KPK Bukan Malaikat" dan Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi di PN Jakarta Pusat/Foto: Ist

Jakarta, Sudut Pandang-Pengacara senior Prof Otto Cornelis Kaligis mengaku tak habis pikir dengan pihak yang menolak revisi UU No.31 2002 tentang KPK yang baru saja disahkan oleh DPR-RI. Pria yang biasa disapa OC Kaligis ini mengatakan bahwa mereka telah melupakan, bahkan menutup mata terkait fakta yang terjadi di KPK selama ini.

“Melalui buku yang saya beri judul “KPK Bukan Malaikat”, saya mengungkapkan fakta-fakta sejak KPK berdiri hingga saat ini yang dianggap pendukungnya sangat hebat, harus memahami bahwa mereka orang-orang KPK itu bukan malaikat,” ujar OC Kaligis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, belum lama ini.

Fakta tersebut, menurut OC Kaligis, di antaranya terkait tindak pidana yang menjerat para komisioner lembaga antirasuah dan pendukungnya. Meski sudah dinyatakan tersangka dan berkas perkara dinyatakan lengkap, namun tidak disidangkan.

“Perkara yang menjerat Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Novel Baswedan, Bibit Waluyo, Chandra Hamzah semua deponeering, pokoknya orang-orang KPK dan pendukungnya sepertinya tak pernah salah, dan mereka yang sudah menjadi target KPK pasti salah, meski fakta persidangan dan bukti tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Ia memberikan contoh kasus yang menjerat pengacara Lucas dalam perkara Eddy Sundoro atau Fredrich Yunadi dalam perkara Setya Novanto. Keduanya dinyatakan menghalang-halangi proses penyidikan. “Kalau memang tidak tebang pilih, benar-benar mau menegakan hukum sesuai sumpah pelantikannya di depan Presiden, seharusnya KPK berjuang supaya diadili, biarkan pengadilan yang membuktikan bersalah atau tidaknya, bukan opini,” sambungnya.

Menurut OC Kaligis, tugas KPK sudah melenceng dari tujuan semula, dalam operasi tangkap tangan terlihat yang diutamakan bukan perkara korupsinya tetapi persoalan pribadinya. KPK telah abuse of power, tugasnya untuk menjaring perkara korupsi bernilai satu miliar ke atas disimpangi. Seperti perkara korupsi anggota DPRD Kota Malang senilai Rp 10 - Rp 20 juta dilakukan OTT. Padahal perkara suap yang nilainya di bawah Rp 50 juta, mestinya ditangani oleh polisi dengan biaya operasional yang jauh lebih murah.

“Kerugian negara yang merupakan tugas BPK diabaikan KPK, pemeriksaan di Pengadilan dengan fakta hukum yang membebaskan terdakwa, tapi tidak pernah dipertimbangkan dalam tuntutan Jaksa KPK. Kenapa demikian?, karena KPK harus menghukum, bukan mengadili secara adil,” tandas OC Kaligis.

Temuan Pansus Angket DPR

Demo KPK

Demonstrasi menolak revisi UU KPK

Berdasarkan hasil temuan Pansus Angket DPR, kata OC Kaligis, secara terang benderang terungkap adanya rekayasa. Di antaranya tentang kesaksian Niko Panji Tirtayasa alias Miko, saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar, terkait menyuruh memberikan keterangan palsu.

“Dalam perkara e-KTP, ketika saksi Miryam menarik keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dengan alasan karena ditekan atau diarahkan oleh penyidik KPK, dilawan KPK dengan berita media bahwa penarikan keterangan BAP tersebut dapat dipidana dengan sangkaan kesaksian palsu,” ungkap Akademisi kelahiran Makassar ini.

Ia berharap semua pihak buka mata atas semua fakta tersebut. Jangan sampai ada lagi yang menjadi korban sikap otoriter KPK dalam pemberantasan korupsi dengan caranya.

“Adanya revisi ini untuk mengatur agar KPK kembali ke jalannya, bukan disalahartikan memperlemah, masa tidak mau diawasi, tidak mau diatur ketika DPR menjalankan fungsinya, ini kan menimbulkan keheranan, tolong pahami aturan bernegara, semoga melalui buku yang tulis di balik jeruji besi Lapas Sukamiskin berdasarkan fakta ini dapat memberikan pencerahan untuk kita semua terkait sepak terjang KPK," pungkasnya.Red/Sp

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Ingatkan Pendukung KPK, OC Kaligis: “Mereka Bukan Malaikat”"