Lagi, Bank UOB Indonesia Digugat Debitur

No comment 36 views
banner 160x600
banner 468x60

OUB

Jakarta, Sudut Pandang-PT Bank UOB Indonesia kembali digugat debiturnya di pengadilan. Kali ini, Bank UOB digugat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara oleh Dafip alias Njo Dafip. Gugatan tersebut dilayangkan Dafip melalui penasihat hukumnya, Hartono Tanuwidjaja, SH, MSi, MH, CBL lantaran dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Gugatan ini kami layangkan karena pihak tergugat telah sewenang-wenang terhadap klien kami selaku debitur, selain Bank UOB Indonesia sebagai tergugat I, kami juga menggugat Dion Setiawan sebagai tergugat II dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini,” ujar Hartono Tanuwidjaja di Jakarta, baru-baru ini.

Hartono menjelaskan, kliennya Dafip adalah debitur Bank UOB Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit pada 2011 yang mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp 1,6 miliar dengan jangka waktu 96 bulan dari tahun 2011 sampai Maret 2019.

“Dafip mempunyai kewajiban membayar cicilan awal sebesar Rp24.067.524 yang kemudian setiap bulannya berubah menyesuaikan pengenaan bunga kredit sampai 2018. Sejak Juni 2018 terjadi kemacetan akibat merosotnya bisnis tekstil klien kami,” jelas Hartono.

Pada 30 April 2013, kata Hartono, telah dibuat Akta Perubahan Perjanjian Kredit (APPK), pertengahan 2014 di Notaris Dr. Ir. Yohannes Wilion, SE, SH, MH (turut tergugat I).

“Dalam APPK tersebut diatur persetujuan pemberian top-up fasilitas kredit multi guna untuk tujuan konsumsi jumlah maksimum Rp1,2 miliar dari Bank UOB Indonesia untuk jangka waktu 120 bulan terhitung sejak 30 April 2013 sampai dengan 30 April 2023. Jaminannya berupa sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.4205 di Kelapa Gading Barat,” ungkapnya.

Hartono Tanuwidjaja, SH, M.Si, MH Kuasa Hukum Nand Kumar

Hartono Tanuwidjaja, SH, M.Si, MH, CBL

Untuk pinjaman ini, jelasnya, kliennya memiliki kewajiban angsuran awal Rp 15.194.599 yang kemudian setiap bulannya berubah menyesuaikan pengenaan bunga kredit secara lancar sampai dengan Mei 2018. Pada Juni 2018 angsuran kredit ini pun mengalami kemacetan.

“Meski demikian, klien kami tetap menunjukan itikad baik dengan terus berupaya memenuhi kewajibannya. Pada Maret 2018, klien kami kemudian mengajukan permohonan untuk mengikuti program restrukturisasi, pada 4 Juni 2018 juga mengajukan permohonan penundaan pembayaran pinjaman pokok dengan mengisi formulir layanan pinjaman,” papar Advokat yang juga promotor tinju nasional itu.

Namun, lanjutnya, kedua permohonan tersebut tidak direspon oleh tergugat I. Bahkan pada September 2018 tergugat secara tiba-tiba melayangkan Surat dengan No.18/COL/10608 dan No.18/COL/10611 perihal pemberitahuan pengalihan piutang-piutang yang ditujukan kepada penggugat.

“Dalam suratnya, pihak tergugat menyatakan telah menjual dan mengalihkan hak tagih piutang penggugat kepada tergugat II, Dion Setiawan berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas tagihan No.106 dan No. 107 tertanggal 27 September 2018 yang dibuat di hadapan turut tergugat III Notaris Faridah, SH, MKn,” katanya.

“Klien kami tentu saja merasa heran dengan pengalihan piutang-piutang tersebut, sebab sebelumnya tergugat tidak pernah melakukan konfirmasi, bahkan permohonan rektrukturisasi yang diajukan klien kami sama sekali tidak ditanggapi, ini kan aneh dan sepihak,” sambung Hartono.

Masih menurut Hartono, tergugat II kemudian meminta agar kliennya melunasi kewajibannya sebesar Rp 2,3 miliar. Tak hanya itu, tergugat II juga menyatakan akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan SHM No. 4205/Kelapa Gading Barat atas nama penggugat pada tanggal 1 Agustus 2019. Tergugat II memberikan waktu untuk melunasi seluruh kewajiban pada tanggal tersebut.

“Perbuatan tergugat II untuk memerintahkan klien kami menebus aset jaminannya seketika, jelas suatu tindakan semena-mena, klien kami sama sekali tidak diberikan ruang waktu untuk melakukan negosiasi,” tutur Hartono.

BI OJK

Ia memaparkan, berdasarkan pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.30/26/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif jo pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Kualitas Aset Bank Umum, maka kualitas kredit dari penggugat masih belum memenuhi kriteria, “diragukan” apalagi “kredit macet”. Sebab, tunggakan angsuran pokok dan bungan belum melampaui 180 hari.

“Seharusnya tergugat meneribitkan surat peringatan pertama sampai ketiga terhadap klien kami, tetapi hal itu tidak dilakukan. Maka itu tindakan tergugat tersebut dapat diklasifikasikan melanggar pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan,” ujar kandidat doktor dengan tesis permasalahan kredit perbankan ini.

"Kami berharap Majelis Hakim PN Jakarta Utara agar memutuskan dengan menyatakan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan pengalihan hak tagih piutang atau cessie antara tergugat I dengan tergugat II batal demi hukum dan selajutnya menyatakan pembayaran tunggakan angsuran kredit yang dilakukan tergugat II tidak sah," harapnya.

Terkait gugatan ini, pihak Bank UOB Indonesia selaku tergugat I dan para tergugat serta turut tergugat lainnya belum dapat dikonfirmasi.Red/Sp

 

 

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Lagi, Bank UOB Indonesia Digugat Debitur"