OC Kaligis: “Angkat BW Jadi Ketua KPK DKI, Anies Langgar Peraturan Sendiri”

banner 160x600
banner 468x60

Gugatan OCK

Jakarta, Sudut Pandang-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri terkait pengangkatan Bambang Widjojanto sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi di provinsi yang dipimpinnya. Penunjukkan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, sebagai bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI tidak tepat.

Demikian disampaikan Prof OC Kaligis, penggugat yang menggugat Anies Baswedan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Pelantikan Bambang Widjojanto yang berstatus tersangka oleh tergugat (Anies Baswedan-red) menunjukkan dan membuktikan tidak menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri sebagai yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Pergub No.196 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pergub No.187 Tahun 2017 tentang TGUPP,” ujar OC Kaligis di PN Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2019).

Menurut OC Kaligis, berdasarkan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, seharusnya Anies memilih orang yang bersih, tidak memiliki rekam jejak yang negatif.

“Meski deponeering, Bambang Widjojanto tidak pernah direhabiliter namanya, karena proses itu hanya mungkin melalui dikabulkannya permohonan praperadilan Bambang Widjojanto. Hal mana tidak pernah dilakukan pengadilan, atau melalui proses perkara di pengadilan dengan hasil putusan perkara bebas sesuai KUHAP,” papar pengacara senior itu.

Ia mengungkapkan, fakta-fakta rekam jejak Bambang Widjojanto. Di antaranya tentang statusnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada tahun 2010. Berkas perkaranya telah telah dinyatakan lengkap (P-21).

“Deponeering atas perkara Bambang Widjojanto tidak sesuai dengan Putusan MK No,29.PUU-XIV/2016, karena Kejaksaan Agung tidak konsultasi dengan DPR, Mahkamah Agung dan Kapolri, dalam kasus ini kepentingan umum mana yang diabaikan apabila perkara pidananya diajukan ke pengadilan? Kapan Jaksa Agung berkonsultasi dengan Mahkamah Agung dan Kapolri?, terlebih perkaranya telah dinyatakan P-21” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, tidak adanya pengawasan oleh tergugat dalam proses pengangkatan Bambang Widjojanto jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. “Kami memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan ini seluruhnya dengan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk memberhentikan Bambang Widjojanto sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi dan membayar ganti rugi kepada penggugat,” harap OC Kaligis.

Sidang gugatan perkara dengan No:397/PDT.GBTH.PLW/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, saat ini telah memasuki tahap mediasi.

Terkait gugatan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Bambang Widjojanto belum dapat dikonfirmasi.Red/Sp

 

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "OC Kaligis: “Angkat BW Jadi Ketua KPK DKI, Anies Langgar Peraturan Sendiri”"