OC Kaligis: “Sudah Seharusnya Anies Berhentikan BW”

banner 160x600
banner 468x60

Gugatan OCK

Jakarta, Sudut Pandang-Pengangkatan Bambang Widjojanto (BW) sebagai Ketua Komisi Pencegahan Korupsi oleh Guberbur DKI Anies Baswedan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sejalan dengan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sehingga sudah seharusnya Anies memberhentikan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, sebagai bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Pasalnya, BW merupakan tersangka perkara dugaan saksi palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK pada 2010 lalu, sekalipun kasusnya mendapatkan deponeering dari Kejaksaan Agung.

Demikian dipaparkan Prof. Otto Cornelis Kaligis, selaku penggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

"Gubernur DKI telah mengesampingkan atau menutup mata atas fakta hukum yang menjerat BW,” ujar pengacara senior yang akrab disapa OC Kaligis ini.

Meski sudah deponeering, kata OC Kaligis, BW tidak pernah direhabiliter namanya, karena proses itu hanya mungkin melalui dikabulkannya permohonan praperadilan Bw. Hal mana tidak pernah dilakukan pengadilan, atau melalui proses perkara di pengadilan, dengan hasil putusan perkara bebas sesuai KUHAP.

"Deponering suatu perkara hanya bisa dilakukan pada saat yang benar-benar penting dan mengancam jalannya pemerintahan. Jika Jaksa Agung saat itu menilai kasus BW demi kepentingan negara, maka harus ada bukti yang menunjukkan kasus tersebut demi kepentingan negara atau kepentingan umum," katanya.

Cacat Hukum

OC Kaligis

OC Kaligis

"Deponering BW cacat hukum sehingga harus diteruskan penuntutannya ke pengadilan dan tidak sesuai dengan Putusan MK No,29.PUU-XIV/2016, karena Kejaksaan Agung tidak konsultasi dengan DPR, Mahkamah Agung dan Kapolri, dalam kasus ini kepentingan umum mana yang diabaikan apabila perkara pidananya diajukan ke pengadilan? Kapan Jaksa Agung berkonsultasi dengan Mahkamah Agung dan Kapolri?, terlebih perkaranya telah dinyatakan P-21” sambung Advokat dan Akademisi kelahiran Makassar ini..

Ia menuturkan, Presiden Jokowi saat itu langsung memberhentikan sementara dua pimpinan KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto saat terjerat masalah hukum. Keputusan Presiden tersebut berdasarkan Pasal 32 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan untuk diberhentikan sementara. Penetapan pemberhentian itu dilakukan oleh Presiden RI.

“Sekarang kok malah diangkat jadi Ketua KPK DKI oleh Tergugat kan ini aneh, pura-pura tidak tahu atau ingin balas jasa? ucap OC Kaligis heran.

Dalam sidang dengan agenda mediasi itu, OC Kaligis kembali mengatakan sudah sepantasnya Tergugat memberhentikan BW sebagai Ketua KPK DKI. Ia juga berharap gugatan dengan No:397/PDT.GBTH.PLW/2019/PN.Jkt.Pst yang dilayangkan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Terkait gugatan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Bambang Widjojanto masih belum dapat dikonfirmasi.Red/Sp

 

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "OC Kaligis: “Sudah Seharusnya Anies Berhentikan BW”"