Pelapor Tipikor Dapat Rp 200 Juta, Hartono Tanuwidjaja: “Peraturan Basi Tidak Mendidik”

banner 160x600
banner 468x60
Hartono Tanuwidjaja, SH, M.Si, MH/Foto: SP

Hartono Tanuwidjaja, SH, M.Si, MH/Foto:Ist S

Jakarta,Sudut Pandang-Pemerintah akan memberikan imbalan kepada pelapor kasus korupsi maksimal Rp 200 juta. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terbitnya PP tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari praktisi hukum Hartono Tanuwidjaja, SH, M.Si, MH. Ia menilai peraturan tersebut bukan hal yang baru.

“PP No.43 Tahun 2018 adalah peraturan basi, karena sebelumnya sudah ada peraturan yang sama yaitu PP No.71 Tahun 2000,” ujar Hartono Tanuwidjaja kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Hartono, peraturan tersebut juga tidak mendidik dan menyesatkan. Jika ada yang mengatakan peraturan itu adalah idenya Pemeritahan Joko Widodo (Jokowi) atau  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah omong kosong.

"PP No.71 Tahun 2000 saja tidak jelas, kok sekarang terbit lagi PP No.43 Tahun 2018 yang pointnya sama, mengiming-imingi masyarakat yang melaprkan adanya tindak pidana korupsi akan diberi hadiah," sambung Ketua DPC Peradi Jakarta Barat itu. 

Hartono menegaskan, niat seseorang melaporkan adanya sebuah tindak pidana korupsi bukan karena mengejar hadiah, tapi sebagai warga negara yang baik.

“Kalau ada orang melapor kasus korupsi semata-mata hanya untuk mengejar hadiah Rp 200 juta, lebih baik tak usah lapor saja. Bagaimana jika yang mau dilaporkan itu mau memberikan uang tutup mulut lebih besar, misalnya Rp 2 miliar. Jadi, iming-iming hadiah Rp 200 juta ini pandangan yang keliru,” katanya.

Ia mengatakan, jika ingin memberantas korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih, sebaiknya tidak perlu menjanjikan hadiah semacam itu. Masih banyak masyarakat yang tulus ikhlas termasuk mengorbankan jiwa dan raga sebagai bentuk komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

“Dengan iming-iming  imbalan Rp 200 juta, seperti yang disebut dalam PP 43, apakah orang akan menjadi bangga? Saya rasa kebanggaan itu bukan dari situ, tapi kasus korupsi yang dilaporkannya itu memenuhi tujuan akhir pelapor, yaitu pelaku korupsinya dipidana,” tuturnya.

PENGALAMAN PAHIT

Alumni FH Unpar Bandung ini menuturkan pengalaman pahit kliennya Ir Helly Weror saat melaporkan Bupati Nabire Papua Drs Aselmus Petrus Youw ke KPK pada tahun 2004 silam.

“Klien saya diancam, diintimidasi, digugat ke pengadilan dan ironisnya dihukum.  KPK yang semula akan memberikan perlindungan hukum, ternyata hanya omong kosong belaka.

Pihaknya, lanjut dia, saat itu digugat untuk membayar ganti rugi Rp  1 triliun lebih, karena dinilai telah mencemarkan nama baik Terlapor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anehnya, hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menghukum Tergugat untuk minta maaf kepada Penggugat dengan cara memasang iklan permintaan maaf di 10 media harian nasional.

"Kami kemudian menang di tingkat banding, anehnya ketika akan kasasi berkasnya hilang, aneh tapi nyata," cerita Hartono dengan nada heran.

Saat gugatan berjalan, kata Hartono,  pihak melaporkan ke KPK dengan surat No:005/APH/2004 tanggal 17 September 2004 perihal permohonan petunjuk/pengarahan menyangkut gugatan perdata dari Bupati Nabire.

“Jawaban dari KPK mengecewakan, karena malah menganjurkan kami untuk dikonsultasikan dengan asosiasi Advokat, dimana saya  bergabung. Jadi tidak ada gunanya dengan laporan permohonan  perlindungan hukum kami ke KPK, karena tidak  ada yang membela," pungkasnya.Red/SP

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Pelapor Tipikor Dapat Rp 200 Juta, Hartono Tanuwidjaja: “Peraturan Basi Tidak Mendidik”"