Tanggapi Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, Advokat Penggugat Presiden Sampaikan Replik

banner 160x600
banner 468x60
Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum dan Rene Putra Tantrajaya, SH, LLM

Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum (kanan) dan Rene Putra Tantrajaya, SH, LLM (kiri), Penggugat Presiden RI dan 9 Lembaga Negara di PN Jakarta Pusat.

Jakarta, Sudut Pandang-Presiden RI dan 9 lembaga negara dinilai tidak mendukung, bahkan tidak melakukan penegakan hukum meski itu sudah menjadi kewajibannya yang telah diatur dalam undang-undang. Ini terbukti dalam penanganan perkara yang dilaporkan Maria Magdalena Ardiati Hartono 11 tahun silam di Bareskrim Polri.

Demikian dikatakan penggugat Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum, Advokat senior dalam repliknya menanggapi seluruh eksepsi dan jawaban para tergugat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa 3/9/2019).

“Berdasarkan UU No: 18 Tahun 2003, Tentang Advokat, wajib hukumnya untuk mempertahankan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ketika ada seorang ibu, Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dengan kedua anaknya yang menjadi klien kami kehilangan harta waris peninggalan suaminya almarhum Denianto Wirawardhana, karena dirampas secara melawan hukum oleh pihak saudara kandung almarhum," papar Alexius Tantrajaya di hadapan Majelis Hakim pimpinan M.Djoenaidie, SH, MH didampingi Rene Putra Tantrajaya, SH, LLM.

Alexius mengungkapkan, berkas perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 hampir 11 (sebelas) tahun mondar-mandir dari Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya dengan statusnya masih saja tetap para terlapor. Meski Penggugat telah mengadu dan mohon perlindungan hukum kepada para Tergugat, namun kesemuanya tidak memberikan respon untuk memberikan perlindungan hukum kepada kliennya, dan bahkan bersikap diam.

PMH

"Akibatnya tidak dilakukan, dan bahkan lambatnya proses hukum tersebut telah dimanfaatkan oleh para Terlapor berhasil mengambil uang simpanan deposito milik almarhum Denianto Wirawardhana yang tersimpan di Bank sebesar Rp. 9,6 Milyar, berikut bunga-bunganya," ungkapnya.

"Sebagai Advokat selaku Penegak Hukum, kami telah bekerja sendiri dalam menegakan hukum tanpa didukung oleh Para Tergugat I sampai Tergugat X, maka gugatan yang kami layangkan dalam perkara register No: 210/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sesuai ketentuan hukum, tidak melanggar Kompetensi Absolut, Eror in Persona, Legal Standing dan Obscuur Libel sebagaimana eksepsi dan jawaban para Tergugat," sambung Alexius.

Ia menegaskan dalam repliknya, justru para Tergugat I sampai X telah melanggar unsur dari perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (H.R. 31 Januari 1919), dan berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

SIAP AJUKAN PRAPERADILAN

PN Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Berdasarkan pengakuan Tergugat VII, VIII, IX dan X menyatakan terhadap Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III tertanggal 8 Agustus 2008 telah dihentikan penyidikannya, melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No:S.Tap/12.4c/VI/2019/Dittipidum, tanggal 18 Juni 2019. Maka karena Surat Ketetapan tersebut diterbitkan setelah Gugatan Penggugat ini didaftarkan tanggal 2 April 2019, dengan demikian menurut Alexius, tidak akan menghalangi berlangsungnya pemeriksaan gugatan a quo, dan bahkan menjadi bukti yang menguatkan dalil Penggugat adanya diskriminasi perlakuan hukum yang berbeda dialami kliennya.

"Sedangkan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/12.4c/VI/2019/Dittipidum, tanggal 18 Juni 2019 tersebut, klien kami berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf (a). Jo. Pasal 80 KUHAP, sedang mempersiapkan untuk mengajukan Permohonan Praperadlan," ujar Alexius.Red/Sp

 

 

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Tanggapi Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, Advokat Penggugat Presiden Sampaikan Replik"