Raih Gelar Doktor Hukum di Unkris, Najab Khan: “Jangan Batasi Perjalanan Hidup dengan Berhenti Menimba Ilmu”

banner 160x600
banner 468x60

Najab Khan

Jakarta, Sudut Pandang-Advokat senior Najab Khan, S.H., M.H, berhasil membuktikan bahwa menuntut ilmu tak mengenal batasan usia. Di tengah kesibukan sebagai pengacara ternama, ia merampungkan studi Program Doktor (S-3) di Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta.

Najab dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu Hukum setelah menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor, yang berlangsung di Aula Oemar Seno Adji Lt.II Fakultas Hukum UNKRIS Jatiwaringin, Senin (11/11/2019), dengan nilai sangat memuaskan.

Dalam rekapitulasi nilai ujian promosi Doktor Ilmu Hukum Unkris, Najab juga meraih nilai IPK 4,00 (Cum Laude) dengan masa studi 4,3 tahun.

"Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat. Hidup mu sia-sia jika tidak berilmu, ilmu mu akan sia-sia, jika tidak diamalkan. Jangan batasi perjalanan hidup mu dengan berhenti menimba ilmu," ucap Najab Khan, usai sidang terbuka sembari mengucap syukur.

Pada sidang terbuka itu, ia memaparkan disertasi berjudul ”Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Hukum Praktik Kedokteran Di Indonesia (Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Lege Generali dan Asas Kebebasan Berkontrak Bidang Terapeutik Oleh Hakim Perdata)”.

Pemaparan Najab begitu luar biasa di hadapan Dewan Penguji yang diketuai Dr. H. Abdul Rivai, S.E., M.Si dengan promotor Prof. Dr. Erna Widjajati, S.H., M.H, Co-Promotor Dr. Sabir Alwi, S.H., M.H dan tim penguji Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H, Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H, Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H, dan Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

Dalam disertasinya, Najab Khan menerangkan bahwa hubungan dokter-pasien dalam persetujuan tindakan kedokteran (Informed Consent) yang terkonsep sebagai perikatan upaya dalam hukum perdata praktik kedokteran, sebaiknya diterapkan tidak menyimpang dari Asas Lex Specialis Derogat Lege Generali dan Asas Kebebasan Berkontrak bidang terapeutik. Hal ini disebabkan persetujuan tindakan kedokteran sebagai alat bukti maupun penerapan asas hukum dalam perikatan upaya tersebut membutuhkan konsistensi dan kepastian hukum.

Najab Khan

“Dalam banyak kasus, hubungan pasien-dokter sering tidak harmoni dan mengalami pasang surut. Faktor-faktornya tidak tunggal, sering terpicu dari faktor miskomunikasi sampai dugaan seolah-olah jika pasien meninggal dunia atau pengobatannya tidak sesuai harapan pasien, keluarga pasien, maka dokternya dianggap salah (malapraktik),” kata Najab.

Ketidak harmonian ini di dalam beberapa literatur ditandai dalam dua era. Era sebelum berlakunya UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU P.K) dan era sesudah berlakunya UU P.K. Di era sebelum berlakunya UU P.K digambarkan sebagai era yang tidak seimbang, tidak berkepastian hukum terhadap hak maupun kewajiban pasien-dokter. Sehingga praktik penegakan hukumnya diserahkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHP, KUHPerdata umum serta peraturan-peraturan Menteri Kesehatan. “Dalam era sesudah berlakunya UU P.K, masyarakat berharap tercipta kepastian hukum dan terjamin perlindungan hak maupun kewajiban pasien-dokter, namun faktanya tidak juga terjamin sehingga banyak kasus-kasus hukum menyangkut persetujuan tindakan kedokteran muncul di Pengadilan Perdata,” jelasnya.

“Berangkat dari keadaan demikian, maka penelitian dalam Disertasi ini di arahkan untuk meneliti beberapa masalah sekitar persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana di atur didalam UU P.K yang keberlakuannya berdasarkan  asas Lex Specialis Derogat Lege Generali,” sambung Najab.

Persetujuan Tindakan Kedokteran

Najab Khan

Najab Khan berhasil meriah gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana dengan predikat cumlaude/Foto: Ist

Pada tahap kesimpulan disertasinya, Najab mengatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran (Informed Consent) bukan merupakan bentuk perjanjian seperti diatur dalam KUHPerdata.

“Persetujuan tindakan kedokteran lebih merupakan hubungan hukum perikatan upaya tindakan medis dengan terlebih dahulu mewajibkan dokter memberi penjelasan tentang diagnosa, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan lain, resiko dan komplikasinya terhadap tindakan yang akan dilakukan sebelum pasien memberi persetujuan,” paparnya.

Ia menyarankan agar persetujuan tindakan kedokteran karena merupakan perikatan upaya medis seharusnya diterapkan sesuai bunyi pasal 45 UU P.K yang landasannya adalah asas Lex Specialis Derogat Legi Generali serta asas Kebebasan Berkontrak bidang terapeutik.

“Alat bukti persetujuan tindakan kedokteran ternyata tidak dipertimbangkan konsisten oleh hakim perdata berdasarkan prinsip pembuktian “positive wetelijk stelsel” dan tidak diterapkan sesuai dengan teori upaya medis (Medical Effort Theory), padahal seharusnya wajib dipertimbangkan sesuai teori tersebut, sehingga aturan hukum dan penegakkan hukum praktik kedokteran bidang perdata khusus tidak  berkepastian hukum,” ujar Penasehat DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tangerang ini.

Badan Peradilan Khusus Mallpraktik Hukum Kedokteran

Najab Khan saat memaparkan disertasi dalam sidang terbuka

Najab Khan saat memaparkan disertasi dalam sidang terbuka promosi Doktor di Aula Oemar Seno Adji FH Unkris Jatiwaringin, Senin (11/11/2019)./Foto: Ist

Kemudian, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Ia juga menyarankan supaya dibentuk Badan Peradilan Khusus Malpraktik Hukum Kedokteran. Sehingga penegakan hukum praktik kedokteran pada lembaga peradilan tidak tumpang tindih dengan penegakan etikatau disiplin. Pembentukan peradilan khusus tersebut, hendaknya dibuat berbeda dan terpisah dari kewenangan lembaga Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

“Sebelum Badan Peradilan Khusus Malpraktik Hukum Kedokteran dibentuk berdasarkan undang-undang dan atau untuk mewujudkan praktik hukum kedokteran yang berkeadilan perlu merekrut hakim-hakim adhoc yang mengerti hukum perdata khusus praktik kedokteran, agar hukum dan keadilan bidang praktik kedokteran dapat tegak serta sekaligus melindungi pasien maupun dokter secara proporsional,” sarannya.

Kedokteran perlu direvisi dan isi pengaturannya perlu ditambah agar tidak  multi tafsir, lebih bersifat khusus, dan lebih istimewa di hadapan hukum.

“Demikian disertasi saya, semoga bermanfaat dan tentunya saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT, keluarga tercinta, dan semua pihak yang telah membantu menyusun disertasi yang merupakan cermin penanganan kasus-kasus hukum perdata praktik kedokteran di beberapa pengadilan dan dimaksudkan untuk memenuhi sebagian prasyarat mencapai gelar Doktor Universitas Krisnadwipayana bidang Program Doktor Hukum Bisnis,” ucap pria kelahiran Panarukan Situbondo yang merampungkan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1984 ini.Red/Um

 

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Raih Gelar Doktor Hukum di Unkris, Najab Khan: “Jangan Batasi Perjalanan Hidup dengan Berhenti Menimba Ilmu”"