Berdayakan MUI Setara dengan Lembaga Negara

banner 160x600
banner 468x60
Kaspudin Nor, SH, M.Si dan Prof. Dr. Bambang Saputra, SH, MH

Kaspudin Nor, SH, M.Si (Kiri) dan Prof. Dr. Bambang Saputra, SH, MH (kanan)/Foto:Istimewa

Jakarta, Sudut Pandang-Tugas ulama bukan hanya seputar persoalan hukum agama dan berkutat pada persoalan fatwa saja. Ulama memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sudah sepantasnya pemerintah memberdayakan keberadaan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih signifikan lagi.

“Signifikan di sini tentu pemerintah harus mempercayakan memasukkan anggaran pembiayaan yang menunjang program-program kegiatan keumatan yang digagas oleh MUI, bukan bersifat bantuan saja melainkan anggaran rutin setiap tahunnya melalui APBN,” ujar Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis Indonesiaku (Landas Indonesiaku) Prof.Dr. Bambang Saputra, SH, MH, saat menjadi pembicara dalam acara "Muzakaroh Hukum Tingkat Nasional MUI 2019" di Jakarta, Senin (23/3/2019).

Menurut Prof. Bambang, salah satu persoalan terbesar bangsa Indonesia adalah persoalan ummat. Dalam Kitab Suci tanggung jawab mengurus ummat itu bukan berada di tangan pemerintah sendiri, tetapi dan yang paling signifikan adalah di tangan ulama.

“MUI sebagai wadah sentral yang menggendong amanat konstitusi untuk mengentaskan persoalan ummat secara bersama. Dari sekian banyak agenda kegiatan MUI dalam menangani persoalan bangsa itu misalnya, masalah deradikalisasi terorisme. Persoalan ummat Islam adalah persoalan ulama, maju mundurnya ummat Islam tergantung bagaimana cara penanganan yang dilakukan ulamanya,” papar tokoh nasional penulis buku “Kado Anak Negeri Sang Presiden” ini.

“Ketika pemerintah dan ulama sama-sama bekerja untuk ummat, saya yakin Indonesia akan lebih maju, makmur dan sejahtera. Jadi kalau pemerintah ingin memberdayakan MUI, ya jangan setengah hati, pemerintah harus benar-benar memberdayakan sepenuhnya dengan mengedepankan profesionalitas,” sambung Profesor termuda di Asia itu.

1

Hal senada dikatakan Kaspudin Nor, SH, M.Si, moderator acara dengan topik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)  

Menurut Advokat senior yang juga Ketua Dewan Pimpinan Nasional Landas Indonesiaku, MUI layak diberi anggaran khusus seperti badan atau lembaga negara lainnya di Indonesia.

“Saya sependapat dengan Prof Bambang Saputra, MUI memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal perjalanan umat Islam dan Bangsa Indonesia ke depan menuju baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amanah ulama ini perlu dilaksanakan dengan sungguh- sungguh,” tutur Kaspudin kepada Sudut Pandang, usai acara yang diselenggarakan MUI tersebut.

“Sehingga menjadi penting adanya anggaran khusus bagi MUI, sebagai bukti pemerintah berdayakan MUI untuk menangani persoalan bangsa,” tambah pria bersahaja yang pernah menjabat sebagai Komisioner Kejaksaan (Komjak) itu.

Kaspudin

Hadir dalam acara tersebut, para petinggi MUI di antaranya Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag, Buya Basri Bernanda, Prof. Dr. Mohammad Baharun, SH. MA dan petinggi MUI lainnya. Tampak hadir Prof. Jimly Asshiddiqie dan para tokoh lainnya.Red/Um

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Berdayakan MUI Setara dengan Lembaga Negara"