Hukum Carut Marut, Alexius Tantrajaya: “Presiden Harus Turun Tangan”

banner 160x600
banner 468x60

Alexius

Jakarta, Sudut Pandang- Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara harus bertindak cepat untuk merespon kejadian terus berulang yang mencoreng kewibawaan lembaga peradilan. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat pengadilan dalam waktu berdekatan menunjukan bahwa tidak ada efek jera.

“Presiden selaku kepala negara harus turun tangan, karena rusaknya dunia peradilan menjadi cermin tidak adanya hukum di Indonesia. Harapan Presiden untuk menarik investor akan terganggu,” ujar praktisi hukum Alexius Tantrajaya saat dihubungi Sudut Pandang menyikapi tertangkap oknum panitera di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, belum lama ini.

Menurut Alexius, para pengusaha tentunya tidak akan mau menanamkan modalnya di negara dimana hukumnya carut marut, kecuali pengusaha hitam yang akan berdatangan dan merusak perekonomian.“Pengusaha hitam akan berpesta pora dengan situasi carut marut hukum. Hukum yang buruk akan berdampak dalam berbagai bidang, di negara yang hukumnya tegak ekonomi akan baik,” jelasnya.

Dia pun mengaku prihatin atas kondisi ini yang terus berulang tanpa pernah ada pembelajaran. Terlebih, oknum pejabat Mahkamah Agung (MA) juga tersangkut. “Ini bukti di MA sendiri tidak memberikan contoh. Makanya kita semua harus mendukung pemberantasan mafia peradilan, dan jangan hanya sebatas wacana, ada kasus ramai, setelah itu lupa lagi,” ungkapnya prihatin.

BERADA DI TITIK NADIR

Alexius mengaku sependapat dengan pernyataan Hakim Agung Gayus Lumbuun yang menyatakan MA berada di titik nadir. Sehingga Presiden Jokowi selaku kepala negara harus bertindak.

“Seperti Pak Gayus Lumbuun katakan telah terjadi salah urus. Persoalan ini sudah mengarah kepada muara, bukan hilir lagi. Perombakkan cepat bisa didorong segera oleh internal dan eksternal. Jika masih belum bisa, Presiden selaku kepala negara dapat turun tangan dengan menerbitkan Perppu untuk merombak sumber daya manusia di lembaga MA,” papar pengacara senior yang berkantor di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat ini.

"Presiden dapat mengeluarkan Perppu. Ini amanat Undang-Undang sebagai kepala negara. Jika itu merupakan satu-satunya jalan," tambahnya.

Alexius menuturkan, semua berharap ingin dunia peradilan bersih, tidak ada praktik suap menyuap atau hal-hal yang menjadikan hukum sebagai komoditi oleh para mafia peradilan.

“Namun jika sudah dikondisikan seperti saat ini, maka akan terus terjadi praktik suap menyuap, dan mirisnya lagi dianggap sebagai hal yang biasa. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jika hanya meminta maaf, tapi tanpa pernah ada bukti untuk mereformasi lembaga peradilan, sampai kapan hukum di negeri ini akan berjalan dengan baik?,” pungkasnya. Red/Um

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Hukum Carut Marut, Alexius Tantrajaya: “Presiden Harus Turun Tangan”"