Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, OC Kaligis Ungkap Praktik Kotor KPK

banner 160x600
banner 468x60
OCK Kaligis menunjukan Surat Terbuka dan Buku

OCK Kaligis menunjukan Surat Terbuka dan Buku "KPK Bukan Malaikat" yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi dan Wapres JK. 

Jakarta, Sudut Pandang-Pengacara senior Prof. Oc Kaligis kembali bersuara dari Lapas Sukamiskin Bandung terkait dinamika yang terjadi dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suara lantangnya dituliskan melalui surat terbuka yang dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla.

Tak hanya surat terbuka tentang sikap tidak terpuji Komisioner KPK Saut Situmorang, OC Kaligis juga menyertakan buku yang mengungkap praktik-praktik kotor yang terjadi dalam lembaga antirasuah berjudul “KPK Bukan Malaikat”.

“Sikap tidak terpuji Saut Sitomorang kembali mempertontonkan wajah KPK yang tidak mau adanya revisi UU KPK, tidak mau diawasi, menentang mati-matian melalui gerakan-gerakan liar yang dilakukan oleh Saut Sitomorang, antara lain dengan aksi menutup kain hitam logo KPK, padahal bangunan itu bukan milik dia atau nenek moyangnya,” ungkap OC Kaligis kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

Menurut OC Kaligis, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara otoriter. Sumpah Presiden sesuai Pasal 9 UUD 1945, taat kepada hukum. Presiden pun harus diawasi. “Begitu juga KPK, RUU KPK yang baru dengan salah satu ketentuannya adanya Dewan Pengawas, tapi anehnya ditentang mati-matian,” ujarnya heran.

“Tugas memberantas korupsi KPK telah melenceng dari tujuan semula, dalam operasi tangkap tangan, yang diutamakan bukan perkara korupsinya, tetapi kasus pribadinya,” tambah OC Kaligis.

Ia mengatakan, KPK telah abuse of power, tugasnya untuk menjaring perkara korupsi bernilai satu miliar ke atas disimpangi. Seperti perkara korupsi anggota DPRD Kota Malang senilai Rp 10 - Rp 20 juta dilakukan OTT. Padahal perkara suap yang nilainya di bawah Rp 50 juta, mestinya ditangani oleh polisi dengan biaya operasional yang jauh lebih murah.

“Kerugian negara yang merupakan tugas BPK diabaikan KPK, pemeriksaan di Pengadilan dengan fakta hukum yang membebaskan terdakwa, tapi tidak pernah dipertimbangkan dalam tuntutan Jaksa KPK. Kenapa demikian?, karena KPK harus menghukum, bukan mengadili secara adil,” tandas OC Kaligis.

Sehingga, ia menilai sangat beralasan, dan dapat dimengerti jika rancangan UU KPK harus mengatur mengenai dapatnya diterbitkan SP3, Dewan Pengawas dan terkait penyadapan. “Presiden dalam sistem presidensial hendak membentuk kabinetnya, KPK protes melalui rapor merah calon menteri, yang berhasil disadap KPK, tidak dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Jelas ini perbuatan pidana, termasuk kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII KUHP,” jelasnya.

KPK Wajib Diawasi

Palu KPK

Tak hanya itu, OC Kaligis kembali mengungkapkan hal yang menguatkan jika KPK wajib diawasi. Ini berdasarkan banyak temuan yang mengindikasikan bobroknya KPK. Di antaranya temuan Pansus DPR terhadap penyelewengan korupsi di KPK hasil audit BPK, masukan masyarakat, temuan mantan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aries Budiman dan lain-lain.

“Ketika saksi diperiksa, saksi berdasarkan Pasal 1791/1792 berhak memberikan kuasa pendampingan kepada Penasihat Hukum, namun hak tersebut dilarang dengan dalih SOP KPK. Mengapa? Supaya KPK bebas mengintimidasi para saksi, menjerat saksi dengan pertanyaan-pertanyaan menjerat, untuk kepentingan pemeriksaannya, sehingga perkara yang tidak cukup buktinya dapat dimajukan ke Pengadilan,” paparnya.

Masih menurut OC Kaligis, penanganan perkara di KPK juga tebang pilih. Seperti Bibit Waluyo, Chandra Hamzah, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan serta Denny Indrayana tidak dilanjutkan dalam persidangan. “Kalau memang tidak tebang pilih, benar-benar mau menegakan hukum sesuai sumpah pelantikannya di depan Presiden, seharusnya KPK berjuang supaya diadili, bukan sebaliknya malah mendiamkan mereka,” ucapnya.

Ia juga mengaku heran atas sikap Saut Situmorang pasca terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisioner KPK yang baru. Saut mengangkat ke permukaan terkait perkara kode etik, bukan sangkaan perkara pidana. “Saut sendiri pernah mendapatkan hukuman pelanggaran kode etik, kenapa mau jadi Komisioner KPK,?” katanya heran.

Presiden Bukan Alat KPK

Presiden Jokowi saat menerima pimpinan KPK di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (5/5/2017) lalu.

Presiden Jokowi saat menerima pimpinan KPK di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (5/5/2017) lalu.

Demi persamaan perlakuan di depan hukum, ia memohon kepada Presiden Jokowi agar mengadili perkara Novel Baswedan sesuai perintah Pengadilan Negeri Bengkulu, dan kasus lainnya seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Denny Indrayana serta membongkar dugaan kejahatan KPK hasil temuan Pansus DPR.

“Semua memproklamirkan diri sebagai lembaga independen, tetapi di lain pihak selalu meminta perlindungan Presiden semata untuk kepentingan KPK, agar tetap bisa menjadi lembaga otoriter. Semoga Bapak Presiden jangan mau diperalat oleh KPK hanya untuk kepentingannya yang sering berseberangan dengan Bapak dalam banyak hal," katanya.

OC Kaligis menegaskan, surat tersebut ia buat terbuka sebagai masukan positif, bukan dengan cara memalukan menggerakan manusia jalanan. "Bila tidak setuju dengan RUU KPK, mari kita bertarung di Mahkamah Konstitusi, bukan dengan aksi kain hitam menutupi logo KPK, atau dengan pernyataan mengundurkan diri dengan tenggang waktu berlakunya baru tanggal 16 September 2019. Kalau konsisten, mengapa tidak pada saat menyatakan mengundurkan diri?," pungkasnya.Red/Sp

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, OC Kaligis Ungkap Praktik Kotor KPK"