Nasib Caleg Mantan Napi Korupsi Berada di Tangan Rakyat

banner 160x600
banner 468x60
Kaspudin Nor, SH, M.Si

Kaspudin Nor, SH, M.Si 

Jakarta, Sudut Pandang-Praktisi Hukum Kaspudin Nor, SH, M.Si mengatakan nasib mantan napi tindak pidana korupsi yang maju menjadi calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 sepenuhnya berada di tangan rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi.

“Saya akui dan apresiasi kepada KPU sekarang memang lebih berani, semua itu demi mewujudkan Pemilu yang berkualitas, namun kesemuanya kembali kepada masyarakat sebagai pemilih, apakah masih mempercayai nama-nama mantan napi korupsi untuk menjadi wakil rakyatnya,” ujar Kaspudin saat dihubungi Sudut Pandang di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Menurut advokat senior yang juga dosen itu, dengan diumumkannya para calon wakil rakyat mantan napi korupsi, masyarakat dapat lebih mengetahui rekam jejak calon yang akan dipilihnya.

“Jika pemilih masih mempercayainya, kita juga tidak bisa melarangnya, pengumuman oleh KPU itu hanya sebagai bahan pertimbangan bagi pemilih, mungkin ini juga sebagai "sanksi sosial bagi koruptor,” kata Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) RI periode tahun 2011-2016 itu.

Kaspudin mengatakan, mantan napi korupsi diperbolehkan maju sebagai caleg berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) hasil uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

“KPU awalnya memang melarang dengan menerbitkan PKPU No.20 Tahun 2018, namun dengan adanya putusan MA, secara hukum KPU wajib mematuhinya untuk meloloskan caleg mantan napi korupsi,” jelas Komisioner Komisi Pengawas Advokat DPN PERADI itu.

“MA memandangnya secara hak asasi memilih dan dipilih dari seorang warga negara Indonesia, namun semua kembali ke masyarakat dalam menentukan nasib bangsa ini ke depan, karena di negara yang berdasarkan demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat,” sambungnya.

Cerdas Memilih

Pengajar calon advokat dan korektor hasil ujian calon advokat ini, berpesan agar rakyat cerdas dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2019 yang untuk pertama kali dilakukan secara serentak dengan Pilpres.

“Selain itu masyarakat juga harus mengetahui tugas dan fungsi wakil rakyat di parlemen, karena sepengetahuan saya belum semua masyarakat memahami, dan mengetahui, setelah memahami tentunya dapat menilai calon tersebut apakah layak mendapatkan amanah rakyat, karena pilihan tersebut menjadi tanggung jawab pemilih, dan ada pertanggung jawabannya,” paparnya.

“Semoga pesta demokrasi 5 tahunan ini menghasilkan wakil rakyat dan juga pemimpin bangsa yang benar-benar dapat membawa negeri ini menghantarkan cita-citanya adil, makmur dan sejahtera, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur,” harap Ketua Bidang Hukum dan Perundangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar nama mantan napi kasus korupsi yang maju sebagai calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD pada Pemilu 2019.Red/Um

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Nasib Caleg Mantan Napi Korupsi Berada di Tangan Rakyat"